KOTA JAMBI, jambidfacto.com – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, SE., didampingi Plt Sekretaris DPRD Kota Jambi Feny Nivertity, S.E menghadiri jamuan makan malam bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum) RI Natalius Pigai, SIP beserta rombongan di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa malam (13/10/2026).
Turut hadir Walikota Jambi Dr.dr.H.Maulana,M.K.M dan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr.H.Sudriman,S.H.,M.H beserta jajaran Forkopimda Kota Jambi.
Jamuan makan malam berlangsung dalam nuansa keakraban, sekaligus menjadi momen silaturahmi dan ajang mempererat hubungan komunikasi dan koordinasi antara unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, turut dibahas persoalan konflik zona merah dengan Pertamina yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan koordinasi lintas pihak.
Walikota Maulana menyampaikan bahwa persoalan zona merah agraria telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan penanganan bersama berbagai instansi yang berwenang.
“Pemerintah Kota Jambi berharap persoalan ini dapat difasilitasi melalui koordinasi bersama pemerintah pusat dan instansi terkait, sehingga ditemukan solusi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Maulana.
Senada dengan Walikota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, SE berharap Pembahasan konflik Zona Merah Pertamina ini dapat mendorong penyamaan persepsi serta langkah penyelesaian yang mengedepankan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Ikhtiar dan upaya sudah kita lakukan bersama Pemkot Jambi. Kami sudah menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga dan elemen di Pusat agar persoalan ini segera tuntas dan mendapat kepastian hukum bagi masyarakat. Mari bersama-sama kita berdoa sambil ikhtiar semoga persoalan ini segera tuntas.”. ujar Kemas Faried.
Kehadiran Kemas Faried Alfarelly selaku Ketua DPRD dalam kegiatan tersebut mencerminkan pentingnya membangun sinergi dan komunikasi yang baik antarlembaga pemerintahan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Sebagai pimpinan lembaga legislatif di Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly diharapkan terus berperan aktif dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri HAM RI Natalius Pigai menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan yang berkaitan dengan aset negara membutuhkan proses, koordinasi lintas lembaga, serta pemeriksaan dokumen secara menyeluruh.
Menurutnya, penyelesaian tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga saja karena harus melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangannya, termasuk Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Setiap tahapan perlu memperhatikan status dan pencatatan aset, dokumen kepemilikan, aspek administrasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pigai menegaskan bahwa setiap upaya penyelesaian harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinasi yang baik diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan tersebut tanpa mengabaikan hak dan kepentingan pihak-pihak terkait.
Selain membahas persoalan agraria, Pigai menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HAM melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang mudah dipahami serta dekat dengan kehidupan sehari-hari.
la menyampaikan bahwa setiap warga berhak memperoleh perlindungan, akses terhadap keadilan, dan perlakuan yang manusiawi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami hak-hak dasarnya serta mengetahui jalur yang tepat untuk menyampaikan pengaduan ketika haknya dirugikan.(*)
