KOTA JAMBI, jambidfacto.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja sektor informal, khususnya Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).
Sebagai bentuk kepedulian tersebut, sebanyak 683 operator OPBM mendapatkan fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Tak hanya itu, Pemkot Jambi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi juga menyalurkan 683 paket bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan para petugas kebersihan tersebut.
Penyerahan bantuan dan fasilitasi jaminan sosial itu berlangsung dalam kegiatan Jambore Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) se-Kota Jambi, Sabtu (14/11/2026), di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi. Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan Polda Jambi melalui program Green Policing.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, dari 683 operator yang telah mendapatkan fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 53 orang berasal dari kelompok OPBM mandiri. Sementara lainnya merupakan operator dari kelompok gabungan dan Program Kampung Bahagia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 643 orang telah terdaftar dan menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis. Adapun sisanya masih dalam proses administrasi atau merupakan ketua RT yang merangkap sebagai operator sehingga telah mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan sebagai ketua RT.
Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga akan terus dilakukan secara bertahap terhadap operator lainnya yang saat ini masih dalam proses pengusulan dan penyelesaian administrasi.
Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh operator OPBM yang selama ini menjadi ujung tombak dalam menjaga kebersihan lingkungan Kota Jambi. Apresiasi khusus juga diberikan kepada petugas perempuan yang disebutnya sebagai Srikandi Kebersihan Kota Jambi.
Menurut Maulana, keberadaan para operator memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan serta perlindungan keselamatan kerja mereka harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat, lembaga, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kota Jambi mendapat dukungan penuh dari Bapak Kapolda Jambi melalui program Green Policing. Ini menjadi bentuk sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih sekaligus meningkatkan kepedulian bersama terhadap persoalan sampah,” ujar Maulana.
Dalam kesempatan tersebut, Maulana turut memaparkan rencana pembenahan sistem pengelolaan sampah di Kota Jambi yang dijadwalkan mulai diterapkan pada Januari mendatang.
Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah memperkuat budaya pemilahan sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga. Melalui sistem baru tersebut, setiap kendaraan bentor yang rata-rata melayani sekitar 200 kepala keluarga (KK) akan dilibatkan dalam mengedukasi masyarakat agar memisahkan sampah organik dan anorganik.
Sampah basah berupa sisa makanan akan diangkut setiap hari untuk mencegah munculnya bau tidak sedap dan potensi penyebaran penyakit. Sementara sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis, seperti plastik, botol bekas, dan kaleng, akan dikumpulkan secara terpisah dua hingga tiga kali dalam sepekan sebelum dibawa ke depo kecamatan.
Sampah anorganik yang terkumpul selanjutnya akan ditimbang dan dikelola melalui kolaborasi dengan BAZNAS serta pihak perbankan. Hasil pengelolaannya direncanakan menjadi tabungan atau dana abadi bagi operator OPBM.
Dana tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari keperluan hari raya, pembiayaan pendidikan anak atau beasiswa, hingga perbaikan kendaraan operasional bentor.
Selain pengelolaan sampah anorganik, Pemkot Jambi juga menyiapkan program Agrobiopori yang akan didukung melalui anggaran Kampung Bahagia pada tahun mendatang. Program ini bertujuan mengolah sampah organik dari pekarangan rumah menjadi pupuk dengan memanfaatkan cairan aktivator yang disediakan Dinas Pertanian.
“Dari timbulan sampah Kota Jambi yang mencapai sekitar 440 ton per hari, pemilahan sampah plastik secara masif ditargetkan dapat mengurangi sekitar 80 ton per hari dengan nilai ekonomi mencapai ratusan juta rupiah. Ditambah pengurangan sampah organik sebesar 10 hingga 20 persen melalui Agrobiopori,” jelasnya.
Maulana menambahkan, setelah sistem pengelolaan sampah beserta fasilitas pendukungnya berjalan optimal, pemerintah akan memperkuat penegakan aturan terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran drainase.
“Setelah sistem ini berjalan dengan baik, penindakan akan kita terapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa pun yang tidak taat dan masih membuang sampah sembarangan, baik ke sungai maupun tempat yang tidak semestinya, akan diproses dan diberikan sanksi,” tegasnya.
Sampah Jadi Peluang Ekonomi Masyarakat
Lebih lanjut, Maulana mencontohkan sejumlah praktik pengelolaan sampah di Kota Jambi yang telah memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat.
Salah satunya pengelolaan sampah plastik di Kecamatan Pelayangan yang hasilnya turut membantu pembiayaan sekitar 500 hingga 600 warga kurang mampu.
Kemudian, kelompok ibu-ibu di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, yang telah memanfaatkan hasil pengumpulan sampah plastik untuk membantu membayar cicilan pembiayaan PNM.
Selain itu, terdapat pula program menabung sampah menjadi emas melalui Bank Sampah Pegadaian yang mendapatkan pembinaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi.
Menurut Maulana, berbagai contoh tersebut membuktikan bahwa sampah bukan semata-mata persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi apabila dikelola secara tepat dan produktif.
Karena itu, Pemkot Jambi bersama OJK dan berbagai pihak terkait akan terus mendorong edukasi serta pembinaan kepada masyarakat agar mulai mengubah pola pikir terhadap sampah. Pemilahan dari rumah tangga diharapkan tidak sekadar menjadi kebiasaan menjaga kebersihan, tetapi juga berkembang menjadi gerakan ekonomi sirkular di tengah masyarakat.
Perkuat Koordinasi Pengelolaan Sampah
Di sisi lain, pelaksanaan Jambore OPBM menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan soliditas antara operator bank sampah dengan para pengelola depo di seluruh wilayah Kota Jambi.
Pemkot Jambi merancang sistem pengelolaan sampah secara berjenjang dan terintegrasi. Dimulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, dilanjutkan pengumpulan serta pengolahan di depo kecamatan, hingga pengangkutan sampah residu menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo.
Untuk memastikan sistem tersebut berjalan efektif, pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas aparatur kewilayahan, terutama para lurah, melalui program pendidikan dan pelatihan.
Penguatan kapasitas tersebut meliputi aspek kedisiplinan, kepemimpinan, serta kemampuan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkot Jambi berharap pengelolaan sampah tidak lagi hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan, tetapi berkembang menjadi sistem yang mampu mengurangi volume sampah, menciptakan nilai ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petugas dan masyarakat.
Dengan demikian, upaya mewujudkan Kota Jambi yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dapat menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.(*)









