Event Nasional Dongkrak Ekonomi Kota Jambi, Pendapatan Daerah Capai 83,15 Persen, Keuangan Tetap Aman


KOTA JAMBI, jambidfacto.com – Penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event berskala nasional di Kota Jambi sepanjang 2026 tidak hanya menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) kini menjadi salah satu peluang strategis yang ikut mendorong aktivitas usaha, meningkatkan perputaran uang, sekaligus memperkuat penerimaan pendapatan daerah.

Dampak positif tersebut terlihat dari bergeraknya berbagai sektor ekonomi yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Mulai dari perhotelan, restoran, rumah makan, jasa transportasi, pusat perbelanjaan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga sektor jasa lainnya memperoleh peluang ekonomi dari kehadiran peserta dan pengunjung yang datang ke Kota Jambi.

Kehadiran ribuan peserta dari berbagai kabupaten, kota, bahkan provinsi dalam sejumlah agenda nasional turut menciptakan aktivitas ekonomi yang tidak hanya terpusat di lokasi kegiatan, tetapi juga menyebar ke berbagai kawasan perdagangan dan pusat keramaian di Kota Jambi.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi, Achmad Faisal, S.STP., M.H., mengatakan bahwa penyelenggaraan beberapa event nasional di Kota Jambi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Bahkan, dampaknya juga terlihat dari sisi penerimaan pemerintah daerah, khususnya melalui sektor pajak daerah.

Menurut Achmad Faisal, kegiatan MICE memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi perkotaan. Setiap kegiatan berskala besar melibatkan banyak orang, membutuhkan berbagai fasilitas dan layanan, serta menciptakan transaksi ekonomi yang melibatkan pelaku usaha lokal.

“Beberapa event nasional yang terselenggara di Kota Jambi memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Kita bisa melihat bagaimana kegiatan tersebut menggerakkan sektor perhotelan, restoran, rumah makan, transportasi, UMKM, dan berbagai usaha lainnya. Artinya, aktivitas ekonomi yang tercipta dari penyelenggaraan event tersebut tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Achmad Faisal.

Ia menjelaskan, dari perspektif keuangan daerah, aktivitas ekonomi yang meningkat tersebut juga memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak daerah. Semakin berkembang kegiatan usaha dan transaksi ekonomi, semakin terbuka pula peluang peningkatan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dari sisi pendapatan daerah, khususnya sektor pajak daerah, kontribusinya cukup signifikan. Ketika banyak kegiatan nasional dilaksanakan di Kota Jambi, aktivitas usaha ikut meningkat. Hotel menerima tamu, restoran dan rumah makan melayani pengunjung, jasa transportasi semakin dibutuhkan, serta pelaku UMKM mendapatkan kesempatan untuk memasarkan produk mereka. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari perputaran ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah,” jelasnya.

Realisasi Pendapatan Daerah Capai 83,15 Persen

Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi juga menunjukkan perkembangan positif.

Achmad Faisal mengungkapkan, berdasarkan laporan keuangan BPKAD Kota Jambi, realisasi pendapatan daerah hingga saat ini telah mencapai 83,15 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 78,06 persen.

Persentase tersebut dihitung dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,992 triliun.

Capaian realisasi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan daerah terus berjalan seiring dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Sementara realisasi belanja mencerminkan perkembangan penyerapan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Achmad Faisal, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka realisasi anggaran. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pendapatan yang diperoleh dapat dikelola secara optimal dan belanja pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kalau kita melihat kondisi keuangan daerah saat ini, realisasi pendapatan sudah mencapai 83,15 persen dan belanja daerah sebesar 78,06 persen dari total APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang nilainya lebih dari Rp1,992 triliun. Ini merupakan gambaran perkembangan pelaksanaan keuangan daerah hingga saat ini,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan kemampuan keuangan daerah, kondisi keuangan Pemerintah Kota Jambi masih tergolong aman.

“Secara kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kota Jambi tergolong aman. Tentunya pengelolaan keuangan harus tetap dilakukan secara terukur, memperhatikan kemampuan fiskal daerah, serta memastikan pelaksanaan belanja sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Achmad Faisal.

MICE Bukan Sekadar Event, tetapi Penggerak Ekonomi Daerah

Lebih jauh, sektor MICE memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kegiatan wisata biasa. Sebab, kegiatan ini menghadirkan peserta dengan tujuan profesional, bisnis, pemerintahan, organisasi, maupun promosi produk dan investasi.

MICE merupakan singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Keempat unsur tersebut mencakup pertemuan bisnis, perjalanan insentif, konvensi atau konferensi, serta kegiatan pameran.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan kegiatan MICE membutuhkan berbagai fasilitas, seperti hotel, gedung pertemuan, ruang konferensi, konsumsi, transportasi, perlengkapan acara, jasa dokumentasi, hingga produk-produk UMKM.

Kondisi ini menjadikan MICE sebagai sektor yang memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah.

Sebagai contoh, ketika sebuah kegiatan nasional diselenggarakan selama beberapa hari di Kota Jambi, peserta yang datang tidak hanya menggunakan fasilitas tempat kegiatan. Mereka juga membutuhkan penginapan, makanan, transportasi, bahkan berpeluang mengunjungi pusat kuliner, destinasi wisata, dan sentra oleh-oleh.

Dari aktivitas tersebut, manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pelaku UMKM memperoleh peluang penjualan, pengusaha kuliner mendapatkan tambahan pelanggan, pengemudi transportasi memperoleh peningkatan permintaan layanan, sementara sektor perhotelan dan jasa pendukung lainnya ikut bergerak.

Karena itu, penyelenggaraan event nasional dapat menjadi instrumen penting dalam memperluas aktivitas ekonomi lokal apabila didukung keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat setempat.

Peluang Memperkuat Pendapatan Asli Daerah

Dari sisi fiskal, meningkatnya aktivitas ekonomi juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi pajak daerah.

Kegiatan usaha yang berkembang dapat memberikan kontribusi terhadap sejumlah jenis pajak daerah sesuai objek dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta objek pajak daerah lainnya yang relevan.

Namun, peningkatan penerimaan pajak perlu berjalan beriringan dengan kepatuhan wajib pajak, pendataan objek pajak, pengawasan, serta pelayanan administrasi yang semakin baik.

Optimalisasi penerimaan bukan semata-mata meningkatkan beban masyarakat dan pengusaha, melainkan memastikan potensi pajak yang memang menjadi hak daerah dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, BPKAD memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk mendukung kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Menjaga Keseimbangan Pendapatan dan Belanja

Di sisi lain, capaian realisasi pendapatan sebesar 83,15 persen dan belanja sebesar 78,06 persen juga menjadi bagian penting dalam melihat pelaksanaan APBD-P Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara kemampuan memperoleh pendapatan dengan kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan.

Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta program prioritas pemerintah daerah.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas belanja dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Pada saat bersamaan, peningkatan pendapatan daerah perlu terus didorong melalui penguatan basis ekonomi lokal, pengembangan investasi, optimalisasi potensi pajak, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Kota Jambi Berpeluang Menjadi Destinasi MICE di Sumatera

Melihat dampak ekonomi yang dihasilkan, pengembangan sektor MICE memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi Kota Jambi ke depan.

Kota Jambi memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi. Potensi tersebut dapat diperkuat melalui penyelenggaraan kegiatan berskala nasional yang melibatkan pemerintah pusat, kementerian, lembaga, organisasi profesi, dunia usaha, serta komunitas nasional.

Keberlanjutan kegiatan MICE juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola hotel, pelaku industri pariwisata, asosiasi usaha, hingga UMKM.

Selain itu, promosi potensi daerah perlu dikemas secara terpadu agar peserta yang datang tidak hanya mengikuti agenda kegiatan, tetapi juga mengenal produk unggulan, kuliner, budaya, dan destinasi wisata Kota Jambi.

Jika dikelola secara berkelanjutan, sektor ini berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi baru yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Dengan realisasi pendapatan daerah yang telah mencapai 83,15 persen serta kondisi kemampuan keuangan daerah yang dinilai masih aman, penyelenggaraan berbagai agenda nasional dapat menjadi peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi Kota Jambi.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah event nasional bukan hanya diukur dari kemeriahan acara maupun jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat, seberapa luas pelaku usaha lokal dilibatkan, dan seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan daerah.(jdf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *