JAMBI, jambidfacto.com – Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengungkap empat kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang Januari hingga 19 November 2026. Mirisnya, dari seluruh kasus yang berhasil diungkap, terdapat tujuh anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, sementara lima orang dewasa telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pengungkapan ini menjadi perhatian serius jajaran Polda Jambi, mengingat anak-anak merupakan kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo menegaskan, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus TPPO, terutama yang menjadikan anak-anak sebagai korban.
“Praktik TPPO yang menyasar anak-anak menjadi perhatian serius Polda Jambi. Karena itu, Polda Jambi dan jajaran cukup serius dan menjadikan penanganan kasus ini sebagai perhatian khusus,” kata Widodo di Jambi, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, dari empat perkara yang berhasil diungkap, kepolisian telah menetapkan lima orang tersangka yang seluruhnya merupakan orang dewasa. Saat ini, keempat perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.
“Kami tidak akan memberikan ruang bagi praktik tindak pidana perdagangan orang, terlebih apabila anak-anak menjadi sasaran korban eksploitasi. Perlindungan terhadap anak merupakan prioritas yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Empat Kasus Terungkap, Modus Penjualan Bayi hingga Prostitusi
Berdasarkan data pengungkapan, penanganan kasus TPPO dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jambi dan sejumlah polres jajaran.
Ditreskrimum Polda Jambi menangani satu kasus dugaan penjualan bayi dengan satu orang anak sebagai korban dan satu tersangka.
Selanjutnya, Polresta Jambi mengungkap satu kasus dugaan prostitusi yang melibatkan seorang anak perempuan berusia 17 tahun sebagai korban. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan satu orang tersangka.
Sementara itu, Polres Bungo menangani dua kasus dugaan prostitusi dengan total lima korban anak-anak dan tiga orang tersangka.
Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat empat perkara TPPO yang ditangani, tujuh korban anak-anak, serta lima tersangka yang kini menjalani proses hukum.
Polda Jambi Gencarkan Pencegahan di 58 Lokasi Kegiatan
Kapolda Jambi menegaskan, pemberantasan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Upaya pencegahan, edukasi, dan perlindungan terhadap korban juga harus diperkuat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurut Widodo, Polda Jambi terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta berbagai unsur masyarakat guna mencegah terjadinya praktik perdagangan orang.
“Penanganan TPPO tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga perlindungan, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Polda Jambi bersama polres jajaran juga mengintensifkan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Pada periode 15 hingga 19 November 2026, tercatat sebanyak 58 kegiatan sosialisasi mengenai bahaya TPPO telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Provinsi Jambi.
Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi strategis yang dinilai memiliki potensi kerawanan, mulai dari Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, pelabuhan, terminal, loket travel, hotel dan penginapan, tempat hiburan malam, karaoke, panti pijat, hingga lingkungan pendidikan.
Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di pasar, permukiman warga, instansi pemerintah, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak.
Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang, termasuk berbagai modus operandi yang kerap digunakan pelaku untuk menjebak, merekrut, menampung, hingga mengeksploitasi korban.
Masyarakat Diminta Waspadai Tawaran Pekerjaan Mencurigakan
Widodo mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kejelasan identitas perekrut, perusahaan, maupun lokasi pekerjaan.
Masyarakat juga diminta lebih teliti terhadap praktik perekrutan, penampungan, pengiriman tenaga kerja, maupun penawaran pekerjaan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi manusia.
“Kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik perekrutan, penampungan, pengiriman, atau penawaran pekerjaan yang mengarah pada eksploitasi. Apabila warga mengetahui atau mencurigai adanya tindak pidana perdagangan orang, segera laporkan kepada kepolisian setempat atau hubungi layanan 110 agar dapat segera ditindaklanjuti,” imbaunya.
Kapolda menegaskan, Polda Jambi berkomitmen meningkatkan pemberantasan TPPO melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Baginya, keselamatan serta perlindungan korban harus menjadi perhatian utama, terutama anak-anak yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk eksploitasi.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita ke-7 yang dituangkan dalam program prioritas Kapolri ke-4, yakni penguatan bidang penegakan hukum.
Dengan memperkuat langkah penindakan dan pencegahan secara berkelanjutan, Polda Jambi berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO semakin meningkat.
Sebab, melindungi anak-anak dari ancaman perdagangan orang bukan semata-mata menjadi tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Peran keluarga, lingkungan pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi di Provinsi Jambi.(jdf)









