KOTA JAMBΙ – jambidfacto.com, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., membawa sejumlah persoalan strategis perkotaan ke tingkat nasional melalui forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI, Maulana menghadiri Rapat Gabungan Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, serta Ketua Komwil I hingga VI APEKSI yang digelar di Kota Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah kota dari berbagai wilayah untuk menyatukan perspektif sekaligus membahas kebijakan nasional yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap jalannya pemerintahan daerah, pembangunan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain mengevaluasi berbagai persoalan perkotaan, forum juga membahas tindak lanjut hasil Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026. Beragam isu menjadi perhatian, mulai dari kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, transformasi digital, perubahan iklim, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, investasi hingga konektivitas antarwilayah.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan melalui agenda Media Jumpa Wali Kota. Forum ini menjadi sarana untuk membuka ruang komunikasi publik sekaligus menyampaikan hasil pembahasan APEKSI kepada masyarakat.
Dorong Kebijakan Fiskal Lebih Berkeadilan
Salah satu isu utama yang disuarakan APEKSI adalah penguatan kemampuan fiskal pemerintah kota. APEKSI menilai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
Perbedaan karakteristik wilayah, kemampuan fiskal, beban pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan dinilai tidak dapat diseragamkan dalam satu pendekatan kebijakan.
Maulana mengatakan, penguatan fiskal menjadi faktor penting agar pemerintah kota memiliki ruang yang lebih luas dalam merespons persoalan masyarakat dan menjalankan program pembangunan.
Menurutnya, setiap kota memiliki tantangan yang berbeda sehingga kebijakan pemerintah pusat harus cukup adaptif terhadap kondisi di daerah.
Pendidikan Harus Ditopang Akses yang Mudah
Dalam forum tersebut, Maulana juga menyampaikan perhatian terhadap sektor pendidikan, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) serta tata kelola pendidikan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi.
Ia turut menyinggung keberadaan program Sekolah Rakyat yang mendapat respons positif dari masyarakat Kota Jambi.
“Dari Kota Jambi juga menyampaikan bahwa dengan adanya Sekolah Rakyat, alhamdulillah respons masyarakat sangat baik. Fasilitas sekolahnya juga sangat baik,” ujar Maulana.
Namun, menurutnya, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Faktor aksesibilitas juga harus menjadi perhatian utama.
“Yang paling penting aksesnya mudah dijangkau. Begitu juga di bidang kesehatan dan pelayanan publik lainnya,” katanya.
Konektivitas Sumatera Jadi Perhatian
Sebagai Ketua Komwil II APEKSI, Maulana turut menekankan pentingnya pembangunan konektivitas antarwilayah yang dilakukan secara terintegrasi.
Ia menilai pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menghubungkan kawasan-kawasan yang memiliki potensi ekonomi, bukan hanya berorientasi pada kepentingan administratif masing-masing daerah.
Salah satu yang dinilai memiliki peluang besar adalah konektivitas Lampung, Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu.
Menurut Maulana, keterhubungan kawasan tersebut dapat memperlancar mobilitas barang, perdagangan dan jasa sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.
“Kalau ini terhubung, mulai dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu, arus barang, perdagangan dan jasa tentunya bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Dorong Kota Adaptif terhadap Teknologi dan AI
Tak hanya menyentuh persoalan fiskal dan infrastruktur, forum APEKSI juga memberikan perhatian terhadap perkembangan teknologi.
Transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dinilai menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah kota dalam menghadapi perubahan zaman.
Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu membuat proses pemerintahan lebih efisien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Maulana berharap seluruh aspirasi yang dihimpun melalui APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia menegaskan, suara pemerintah kota harus terus disampaikan agar kebijakan nasional tidak hanya bersifat seragam, tetapi mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.
“Mudah-mudahan suara-suara kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI ini bisa mendapatkan kebijakan, sehingga semua kota bisa tumbuh dan berkembang, serta menjadi kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat,” pungkasnya. (*)
