KOTA JAMBI, jambidfacto.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, Selasa (10/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat A DPRD Kota Jambi tersebut dilaksanakan dalam rangka pembahasan penyampaian Nota Pengantar dan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2027, serta Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027.
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., didampingi unsur pimpinan DPRD dan dihadiri anggota Badan Anggaran DPRD Kota Jambi.
Sejumlah perangkat daerah yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi.
Rapat juga didampingi Plt. Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, S.E., bersama Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Jambi.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD Kota Jambi melakukan pendalaman terhadap rencana penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rencana belanja daerah disusun secara terukur, sesuai kebutuhan masyarakat, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., mengatakan bahwa pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, DPRD melalui Badan Anggaran memiliki tanggung jawab untuk mencermati setiap rencana program dan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 memiliki arah dan tujuan yang jelas. Penganggaran harus dilakukan secara cermat, berdasarkan skala prioritas, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat Kota Jambi,” ungkap Kemas Faried.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kemas Faried berharap melalui pembahasan bersama ini, seluruh perangkat daerah dapat menyampaikan program serta kebutuhan anggarannya secara terperinci, sehingga setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, kami berharap seluruh program yang disusun benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Melalui RDP ini, Banggar DPRD Kota Jambi bersama TAPD dan perangkat daerah diharapkan dapat menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam proses pembahasan RAPBD 2027.
DPRD Kota Jambi berkomitmen menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal agar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan, memperhatikan prioritas pembangunan, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kota Jambi.
Pembahasan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki proses persetujuan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.(*)









