PADANG, jambidfacto.com — PT Perkebunan Nusantara IV Regional IV resmi menandatangani kerja sama strategis dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan pada Selasa (20/10/2026) sebagai wujud nyata dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Melalui kerja sama ini, PTPN IV Regional IV memperkokoh sinergi antarlembaga untuk menghadapi berbagai dinamika serta potensi masalah hukum di lapangan. Langkah strategis ini juga memastikan perusahaan memperoleh pendampingan dan bantuan hukum yang sah demi melindungi kepentingan bisnis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dari PTPN IV Regional IV, acara penandatanganan dihadiri langsung oleh Region Head Khayamuddin Panjaitan, Operation Head Arief Subhan Siregar, Business Support Head Achmedi Akbar, serta Koordinator Hubungan Antar Lembaga Bambang Suparsono.
Sementara itu, jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dr. Mukhlis, S.H., M.H., serta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Hetty Cahyaningrum, S.H., C.N., beserta jajarannya.
Kemitraan ini bukan sekadar bentuk ikatan kerja sama formal, melainkan bagian dari upaya membangun fondasi hukum yang kokoh bagi keberlangsungan operasional perusahaan.
Melalui kolaborasi berkesinambungan dengan Kejati Sumbar, setiap kebijakan dan tindakan operasional PTPN IV Regional IV dipastikan senantiasa berlandaskan pada asas kepatuhan, prinsip kehati-hatian, serta tata kelola yang profesional.
Ke depan, hadirnya pendampingan hukum dari Kejati Sumbar diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko hukum sejak dini, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sinergi ini juga sejalan dengan komitmen PTPN IV Regional IV untuk terus tumbuh, menjadi juara, dan memberikan kontribusi terbaik bagi negara melalui penerapan tata kelola yang kuat di seluruh wilayah operasionalnya.(*)
