JAMBI – jambidfacto.com, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi menggelar rapat koordinasi pembinaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) se-Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menyelaraskan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengelolaan administrasi kendaraan bermotor di wilayah Jambi, Sabtu (6/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol. Adi Benny Cahyono. Kegiatan itu turut dihadiri para pejabat dari lingkungan kepolisian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta instansi pembina Samsat lainnya di Provinsi Jambi.
Dalam arahannya, Kombes Pol. Adi Benny Cahyono menegaskan pentingnya pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan di seluruh unit Samsat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Menurutnya, pelayanan administrasi kendaraan bermotor harus terus ditingkatkan dari berbagai aspek, mulai dari kecepatan pelayanan, kemudahan proses, hingga kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Pelayanan administrasi kendaraan bermotor harus terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi kecepatan, kemudahan, maupun kepastian hukum. Pembinaan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan menyelesaikan kendala yang ada di lapangan,” kata Adi Benny Cahyono, dikutip Minggu (7/6).
Selain membahas standar pelayanan, rapat juga menyoroti upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Penertiban administrasi kendaraan dan pemanfaatan teknologi dalam layanan Samsat turut menjadi fokus pembahasan guna menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Penerapan teknologi dinilai menjadi langkah strategis untuk mendukung transformasi pelayanan publik. Dengan sistem yang semakin modern, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan administrasi kendaraan bermotor yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Melalui kegiatan ini, seluruh unit Samsat di Provinsi Jambi diharapkan dapat terus melakukan pembenahan dan inovasi pelayanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan administrasi lalu lintas yang tertib, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*)
