jambidfacto.com – JAMBI, Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahmad Faisal, S.AP. Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi wilayah Pelayangan, Jambi Timur, Pasar Jambi, dan Jelutung saat acara Reses I tahun 2026 yang diadakan di Lorong Mandeh, RT. 27 Kebun Handil, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Sabtu (4/4/2026).
Kegiatan reses ini berlangsung hangat dan meriah, dengan dialog bersama warga masyarakat sekitar yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan. Acara ini turut dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, lurah setempat, Babinsa, para ketua RT, serta sejumlah elemen masyarakat.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan, mulai dari kebutuhan bantuan indukan untuk pembibitan ikan lele, penanganan sampah, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), ketersediaan lahan tempat pemakaman umum (TPU), penerangan jalan umum (PJU), hingga persoalan sosial seperti geng motor dan kenakalan remaja.
“Sebagai anggota dewan, kami adalah perpanjangan lidah masyarakat. Kegiatan ini memang untuk menampung berbagai keluhan dan keresahan warga. Insya Allah akan kita upayakan agar dapat direalisasikan, sehingga tidak terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.
Terkaitusulan bantuan indukan ikan lele, ia meminta warga untuk menyiapkan estimasi kebutuhan sebagai dasar pengajuan bantuan. Sementara itu, untuk persoalan rumah tidak layak huni, Ahmad Faisal menyebut akan mengoordinasikannya dengan pihak terkait, termasuk melalui program bedah rumah yang didukung berbagai sumber, seperti Baznas dan pemerintah.
“Untuk RTLH akan kita dorong melalui program bedah rumah. Nanti akan kita koordinasikan, termasuk melihat alokasi anggaran yang tersedia, baik dari Baznas daerah, Baznas pusat, maupun pemerintah. Ini tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Menanggapi persoalan banjir yang disampaikan warga, ia menjelaskan bahwa beberapa titik telah masuk dalam perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kalau sudah masuk Musrenbang, biasanya peluang realisasinya cukup besar, sekitar 80 persen. Tinggal kita lakukan monitoring. Jika ada kendala di lapangan, segera informasikan agar bisa kita tindak lanjuti,” tambahnya.
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menjadi Kendala Utama di Masyarakat
Sementaraitu, terkait keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jelutung, Ahmad Faisal mengakui hal tersebut menjadi tantangan tersendiri. Ia menyebut pemerintah saat ini masih mengandalkan TPU yang tersedia, sembari terus mencari solusi jangka panjang.
“Memang untuk wilayah Jelutung cukup sulit mencari lahan pemakaman. Saat ini masyarakat masih menggunakan TPU yang tersedia. Ke depan, setiap pengembangan perumahan diwajibkan menyediakan lahan sekitar 30 persen untuk fasilitas umum, termasuk pemakaman. Namun demikian, saya tetap akan memperjuangkan solusi terbaik untuk kebutuhan ini,” pungkasnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong percepatan perbaikan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi, khususnya di wilayah Kelurahan Jelutung. (*)
